MALUT - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tidore, menyayangkan terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Tidore Kepulauan sekitar beberapa hari belakangan ini, beragam reaksi dari sejumlah kalangan masyarakat, hal ini lantas menjadi perhatian khusus dan direspon oleh HMI Cabang Tidore, Kamis (25/11/2021).
Ketua HMI Cabang Tidore Ilham Fahri meminta kepada Kepala Disperindakop Kota Tidore Kepulauan, agar segera memberikan kepastian informasi kepada media terkait kelangkaan BBM yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Tidore Kepulauan.
"Terlihat semacam acuh dan memilih diam saja, membiarkan masyarakat sibuk mengeluh, lalu berspekulasi tanpa solusi, hingga mencemoh Pemerintah Kota Tidore Kepuluaan itu sendiri, " pungkasnya.
Lanjutnya, padahal Ini tugas koordinasi pengawasan Disperindakop itu sendiri, apalagi beberapa bulan lalu statmen Kepala Dinas Perindakop terkait kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan cukup terbuka, variatif dan agak solutif ke publik.
"Lalu kini, entah kemana? Sebenarnya ada masalah apa dengan kelangkaan BBM jenis Petralite dan Pertamax yang begitu sulit ditemukan disejumlah pengecer, " ujarnya.
"Kami menyarankan kepada Dinas Perindakop, agar membentuk tim pengawasan kemudian dikerahkan guna meninjau kondisi ini secara langsung, semisalkan dalam pengawasan itu kedapatan pengecer atau warga yang melakukan penyelahgunaan maupun penimbunan BBM, maka harus diberikan sangksi tegas, " ungkapnya.
"Perlu kami tegaskan, kondisi kelangkaan BBM semacam ini bukan baru pertama kali terjadi, tetapi biasanya ketika memasuki awal bulan Desember hingga menjelang akhir tahun itu sendiri. Kami menduga ada oknum-oknum yang sengaja melakukan penimbunan BBM jenis Petralite dan Pertamax sehingga berpengaruh pada yang lain secara serentak, " jelasnya.
Ilham juga berharap kepada Ketua DPRD Tikep dan sejumlah anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, terkhusus yang membidangi komisi terkait, untuk segera memanggil Kepala Dinas Perindakop dan membahas kondisi kelangkaan BBM dalam beberapa hari ini dan mencari solusinya seperti apa.
"Mengingat DPRD Kota Tidore Kepulauan itu memliki fungsi pengawasan, dan merupakan wujud dari representasi rakyat di parlemen legislatif Kota Tidore Kepulauan, kiranya lebih responsif terhadap aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, " tutupnya.